phongkhamangiang.com – Silfester Matutina, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka, menanggapi Link Totopedia-Wap permasalahan dan klaim pembagian kursi komisioner di banyak BUMN. Menurut Silfester, hal ini wajar, karena orang-orang yang diangkat menjadi komisaris dari pangkat TKN adalah orang-orang yang profesional dan kompeten.
“Saya rasa wajar jika yang penting orang-orang Link Totopedia-Wap yang ditunjuk ini cakap, profesional, antikorupsi dan ingin memajukan BUMN,” kata Sylfester kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/6/2024).
Selain itu, Silfester mengatakan hanya sedikit anggota relawan tkn, TKD dan Prabowo-Gibran yang menjadi Komisioner BUMN. Jumlah relawan Prabowo-Gibran mencapai jutaan di seluruh Indonesia, katanya.
“Padahal, sejak 2014 dan 2019, Pak Prabowo dan Mas Gibran belum masuk pemerintahan atau BUMN sejak menang pak Jokowi kepada mereka yang memberikan dukungan saat mengikuti pilpres 2024, atau menurut kami sangat sedikit Link Totopedia-Wap,” kata ketua Solidaritas Merah Putih (Solmet).
Sylfester juga mengatakan telah menempatkan loyalis tkn Prabowo-Gibran dan Jokowi pada jajaran komisaris/direksi untuk mereformasi badan usaha milik negara yang sebagian terkait dengan kkn. Bahkan, kata dia, ada BUMN yang menuju gerbang pailit, wanprestasi mitra, dan penempatan investasi yang tidak tepat Link Totopedia-Wap.
“Belum lagi penempatan direksi dan anggota panitia dalam lingkaran staf BUMN. Misalnya penempatan komisioner dari ibu rumah tangga dengan rekam jejak dan kemampuan yang tidak diketahui. Beberapa orang tidak mengerti bagaimana mengelola dan mengawasi Link Totopedia-Wap perusahaan yang ditunjuk karena mereka dekat dengan staf BUMN,” kata Silfester.
Dia mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir telah membahas penempatan beberapa jajaran TKN Prabowo-Gibran untuk memastikan BUMN semakin maju, seperti BUMN China yang menjadi tulang punggung perekonomian.
“Yang jelas kita terus mendorong BUMN kita untuk sehat agar tidak salah urus Link Totopedia-Wap, merugikan atau gagal bayar pailit,” katanya. Jika itu terjadi, maka akan merugikan pemerintahan Joko Widodo. Kami tidak menginginkannya, ” Silfester menyimpulkan
